Paradigma Pembangunan Wilayah Berkelanjutan

Pembangunan sering dianggap sebagai “obat” bagi penyelesaian masalah yang muncul di masyarakat terutama pada negara-negara berkembang dan dunia ketiga. Sehingga pendekatan pembangunan yang digunakan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi hal tersebut mampu meningkatkan standar kehidupan masyarakat. Indikator-indikator ekonomi seperti GNP (gross national product) dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan sehingga hal tersebut menjadi prioritas dan seringkali mengabaikan aspek lingkungan dan sosial.

Pembangunan seperti ini, logikanya memiliki tujuan dan sasaran yang cenderung berpusat pada produksi atau yang biasa di kenal sebagai paradigma production centered development. Ekstraksi dan ekploitasi sumber daya alam menjadi tumpuan pembangunan agar menghasilkan produsi bagi masyarakat banyak. Kontrol pembangunan sangat sentralistik dan top-down serta terpusat dan cenderung berpihak pada masyarakat kelas menengah perkotaan dan mengabaikan masyarakat perdesaan.

Hasilnya, yang didapat yaitu peningkatan ekonomi jangka pendek, dan tidak memperhatikan karakteristik kemampuan sosial dan lingkungan. Kerusakan sumber daya alam dan penurunan daya dukung lingkungan tidak sebanding dengan manfaat ekonomi yang di dapat. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengatasi degradasi lingkungan ternyata lebih besar dari biaya-biaya produksinya. Hasil-hasil pembangunan yang hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi saja, ternyata tidak selalu diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Hal ini di perparah dengan ketiadaan political will dari pengambil kebijakan, sehingga kepentingan-kepentingan akan ruang terutama yang terkait dengan sumber daya alam, selalu berpihak kepada pengusaha. Padahal, sumber-sumber kekayaan alam tersebut umumnya berada di wilayah desa dan jika terjadi kerusakan lingkungan maka masyarakat desa lah yang akan menerima dampaknya.

Oleh karena itu, pergeseran paradigma pembangunan mutlak di perlukan. Dengan kondisi sumber daya lahan yang terbatas dan tetap sementara jumlah peduduk terus meningkat, maka diperlukan kemampuan untuk menyesuaikan penggunaan lahan yang serasional mungkin, teknologi produksi yang berkelanjutan dan mampu memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat sementara pada saat yang sama melindungi ekosistem yang rentan dan kekayaan genetis.

Paradigma pembangunan berkelanjutan dapat dipandang sebagai suatu tindakan penyeimbangan yang menyertakan berbagai bentuk sumber daya. Menurut Brutland Report dalam sidang PBB tahun 1987, pembangunan berkelanjutan atau dalam bahasa Inggris sering disebut sustainable development merupakan proses pembangunan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang. Pembangunan ini tetap bertujuan meningkatkan standard dan kualitas hidup masyarakat tetapi secara bersamaan melakukan perlindungan sumber daya alam dan peningkatan modal sosial masyarakat.

 Komunitas dan Desa dalam Konteks Pembangunan Wilayah

Secara definisi, komunitas adalah suatu unit atau kesatuan sosial yang terorganisasikan ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan bersama (common interest) baik bersifat fungsional maupun yang mempunyai teritorial. Definisi lain tentang komunitas adalah masyarakat yang bertempat tinggal di dalam wilayah geografi dengan batas-batas tertentu dan memiliki ikatan sosial dan psikologi satu dengan yang lain dan dengan tempat dimana mereka tinggal. (Mattessich dan Monsey, 2004 dalam Phillips dan Pittman (eds), 2009). Sedangkan definisi desa menurut UU no 6 tahun 2014 adalah “Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Kalau merujuk dari definisi keduanya, komunitas dan desa merupakan suatu hal yang saling terkait dan saling menguatkan. Komunitas merupakan entitas yang memiliki interaksi sosial dan kepentingan yang sama di dalam suatu wilayah teritori yaitu desa. Interaksi sosial tersebut menghasilkan berbagai kelembagaan yang sesuai dengan kepentingan penduduk desa.

Dalam konteks sejarah perkembangan negara Republik Indonesia, kelembagaan desa telah mengalami tranformasi sosial. Kehancuran kelembagaan desa telah terjadi sejak jaman kolonialisme, dimana penjajah melakukan perubahan kelembagaan desa yang tadinya mandiri dan mampu menyelesaikan masalah desanya sendiri, menjadi perpanjangan alat kekuasaan sekaligus pekerja mereka. Kemudian, setelah Indonesia merdeka, kondisi ini tidak semakin baik, pemerintah saat itu juga menggunakan kepala desa sebagai perpanjangan tangan dan alat penguasa. Kebijakan yang jelas sekali terlihat yaitu munculnya UU No.5 tahun 1979 yang bertujuan menyeragamkan desa di seluruh Indonesia. Aturan ini sama sekali tidak memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap kelembagaan yang sudah ada dan berkembang di masyarakat.

Pola pembangunan wilayah yang sentralistik ini telah melahirkan kebijakan-kebijakan pembangunan dengan pola-pola top-down. Pendekatan ini tanpa disadari telah memarginalkan keberadaan masyarakat secara luas sampai ke desa-desa, karena setiap permasalahan pembangunan wilayah di daerah, selalu dan “harus” atas petunjuk dari pemerintah Pusat. Pendekatan ini telah menyebabkan kerusakan struktur sosial masyarakat dimana masyarakat desa tidak mengenal kesatuan-kesatuan sosial dan organisasi adat serta terjadi penurunan modal sosial (social capital) seperti hilangnya nilai-nilai gotong-royong dan tumbuhnya sikap individualis dan apatis. Akibat pengabaian dan pembiaran ini, masyarakat cenderung acuh terhadap perubahan lingkungan di wilayahnya.

Munculnya gerakan-gerakan untuk merubah paradigma kebijakan yang sentralistik dengan kebijakan yang desentralistik semakin terus menguat sejak lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, digantikan lagi dengan UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta direvisi 2 (dua) kali melalui UU no 9/2015. Undang-Undang ini memberikan ruang gerak untuk mewujudkan mekanisme pembangunan yang lebih praktis dengan kebijakan yang lebih representatif dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, bahwa pelibatan aktif masyarakat mulai dari tingkat desa di dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah mutlak diperlukan.

Gagasan-gagasan tentang kemandirian desa ini terus bergulir dan menjadi momentum dengan lahirnya UU no 6 tahun 2014 tentang Desa. Butuh waktu 16 tahun bagi pemerintah, sejak desentralisasi digulirkan, untuk mengakui bahwa desa merupakan bagian yang penting dalam proses pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Kalau kita merujuk data yang ada, lahirnya Undang-Undang ini dapat dipahami, mengingat dari sekitar 234,2 juta penduduk Indonesia, sekitar 14,15 % adalah penduduk miskin, dan mereka umumnya tinggal di perdesaan dan daerah kumuh perkotaan. Menurut data Kementrian Dalam Negeri dalam buku induk kode dan data wilayah administrasi pemerintahan per provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan seluruh Indonesia tahun 2013, terdapat 72.944 wilayah administrasi desa dan 8.309 wilayah administrasi kelurahan (Kementrian Dalam Negeri, 2013: online). Ironisnya, 63,25 % penduduk miskin di Indonesia tinggal di pedesaan. Kondisi ini semakin menambah beban desa yang sudah demikian berat sehingga semakin sulit untuk mandiri.

Undang-Undang desa ini merupakan transisi dan memberikan dasar menuju pemberdayaan komunitas yaitu bahwa desa tidak lagi merupakan level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan daerah, tetapi menjadi komunitas yang mandiri. Sehingga setiap warga desa dan masyarakat desanya berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan mengatur wilayah desanya sendiri dan bukan dari petunjuk pemerintah pusat seperti selama ini terjadi. Keberadaan Undang-Undang desa ini, setidaknya memberikan harapan bagi perubahan tentang tata cara pembangunan wilayah di Indonesia saat ini. Kebijakan-kebijakan yang dulu selalu diinisiasi dengan pendekatan top-down diharapkan dapat diinisasiasi dengan pendekatan bottom-up melalui pelibatan dan partisipasi masyarakat desa dalam perencanan dan pengelolaan dan pengawasan pembangunan. Partisipasi ini seharusnya dibangun dan dikembangkan mulai dari lapisan masyarakat terendah.

Desa dan kelembagaan desa dapat merekonstruksi pembangunan di wilayahnya melalui penataan ruang desa sesuai dengan daya dukung wilayah mereka. Keterlibatan masyarakat melalui kelembagaan desa mutlak diperlukan sebagai motor penggerak pembangunan wilayah desa. Keterlibatan masyarakat tersebut sangat penting karena masyarakat tersebut merupakan benteng terakhir bagi kelangsungan dan keberlajutan keberadaan kawasan perdesaan dari intervensi orang luar yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang masif.

Namun demikian, hal ini tidak mudah untuk dilakukan. Perubahan sikap masyarakat akibat penurunan modal sosial menjadi tantangan tersendiri bagi perwujudan upaya tersebut. Kemadirian desa bisa dilakukan jika dan hanya masyarakat dan kelembagaan desa mau melakukan. Dibutuhkan ikhtiar komprehensif untuk menegakkan kembali eksistensi desa. Diperlukan upaya-upaya pemberdayaan komunitas untuk membantu desa mencapai tujuan pembangunan desanya.

Pemberdayaan komunitas yang dimaksud adalah proses pendampingan komunitas menuju keberdayaan. Keberdayaan adalah sebuah kondisi ketika komunitas memiliki kapasitas dan otoritas yang memadai untuk memilih. Proses pendampingan komunitas (community organizing) merupakan kegiatan pemberdayaan (empowerment) dimana pendamping membantu komunitas untuk memperoleh kapasitas (capacity) dan otoritas (power) untuk memilih apa yang terbaik bagi diri mereka sendiri. Pemberdayaan komunitas ini juga mendorong terciptanya kesadaran kritis untuk sebuah perubahan.

PUSTAKA

Chambers, Robert. 1992. Rural Appraisal: Rapid, Relaxed, and Participatory. Institute of Development Studies Discussion Paper 311. Sussex: HELP.

Campfens, Hubert (Eds). 1997. Community Development Around The World: Practice, Theory, Research, Training. University of Toronto Press. Toronto, Canada.

Frank, Flo and Anne Smith. 1999. The Community Development Handbook: A Tool To Build Community Capacity. Canada. Minister of Public Works and Government Services Canada.

Kementrian Dalam Negeri. 2013. Buku Induk Kode Data Dan Wilayah. [online]. Tersedia:http://www.kemendagri.go.id/media/filemanager/2013/05/28/b/u/buku_induk_kode_data_dan_wilayah_2013.pdf [13 Maret 2015]

Phillips, Rhonda dan Robert H. Pittman. 2008. An Introduction to Community Development. Taylor & Francis E-Library. New York.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa

Republik Indonesia. 2014. Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. 2015. Undang-undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Yustika, Ahmad Erani. 2013. Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori dan Kebijakan. Jakarta. Penerbit Erlangga.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s