pancar0

MENGAPA PERLU PARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN DESA?

Lahirnya UU no 6 tahun 2014 tentang Desa, merupakan rangkaian proses yang panjang dan penuh lika-liku dari upaya reformasi di Indonesia. Gerakan-gerakan untuk merubah paradigma kebijakan yang sentralistik dengan kebijakan yang desentralistik semakin terus menguat sejak lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan digantikan lagi dengan UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta direvisi 2 (dua) kali melalui UU no 9/2015. Undang-Undang ini memberikan ruang gerak untuk mewujudkan mekanisme pembangunan yang lebih praktis dengan kebijakan yang lebih representatif dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, bahwa pelibatan aktif masyarakat mulai dari tingkat desa di dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah mutlak diperlukan.

Undang-Undang desa ini memberikan dasar menuju pemberdayaan komunitas yaitu bahwa desa tidak lagi merupakan level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan daerah, tetapi menjadi komunitas yang mandiri. Sehingga setiap warga desa dan masyarakat desanya berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan mengatur wilayah desanya sendiri dan bukan dari petunjuk pemerintah pusat seperti selama ini terjadi. Kebijakan-kebijakan yang dulu selalu diinisiasi dengan pendekatan top-down diharapkan dapat diinisasiasi dengan pendekatan bottom-up melalui pelibatan dan partisipasi masyarakat desa dalam perencanan dan pengelolaan dan pengawasan pembangunan. Partisipasi ini seharusnya dibangun dan dikembangkan mulai dari lapisan masyarakat terendah.

Kalau kita merujuk data yang ada, lahirnya Undang-Undang ini dapat dipahami, mengingat dari sekitar 234,2 juta penduduk Indonesia, sekitar 14,15 % adalah penduduk miskin, dan mereka umumnya tinggal di perdesaan dan daerah kumuh perkotaan. Menurut data Kementrian Dalam Negeri dalam buku induk kode dan data wilayah administrasi pemerintahan per provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan seluruh Indonesia tahun 2013, terdapat 72.944 wilayah administrasi desa dan 8.309 wilayah administrasi kelurahan (Kementrian Dalam Negeri, 2013: online). Ironisnya, 63,25 % penduduk miskin di Indonesia tinggal di pedesaan. Kondisi ini semakin menambah beban desa yang sudah demikian berat sehingga semakin sulit untuk mandiri.

Sesuai dengan amanat UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

pancar6

Gambar 1. Hubungan Perencanaan Desa dan Perencanaan Daerah

Oleh karena itu, Pemerintah Desa dapat merekonstruksi pembangunan di wilayahnya melalui penataan ruang desa sesuai dengan daya dukung wilayah mereka. Keterlibatan masyarakat melalui kelembagaan desa mutlak diperlukan, sebagai upaya membangun kepemimpinan lokal yang mampu menjadi motor penggerak pembangunan wilayah desa. Kerjasama antar desa juga mutlak diperlukan karena desa-desa tersebut merupakan benteng terakhir bagi kelangsungan dan keberlajutan keberadaan kawasan perdesaan dari intervensi orang luar yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang masif.

Namun demikian, hal ini tidak mudah untuk dilakukan. Perubahan sikap masyarakat akibat penurunan modal sosial menjadi tantangan tersendiri bagi perwujudan upaya tersebut. Kemadirian desa bisa dilakukan jika dan hanya masyarakat dan kelembagaan desa mau melakukan. Dibutuhkan ikhtiar komprehensif untuk menegakkan kembali eksistensi desa. Diperlukan upaya-upaya pemberdayaan komunitas untuk membantu desa mencapai tujuan pembangunan desanya.

Pemberdayaan komunitas yang dimaksud adalah proses pendampingan komunitas menuju keberdayaan. Keberdayaan adalah sebuah kondisi ketika komunitas memiliki kapasitas dan otoritas yang memadai untuk memilih. Proses pendampingan komunitas (community organizing) merupakan kegiatan pemberdayaan (empowerment) dimana pendamping membantu komunitas untuk memperoleh kapasitas (capacity) dan otoritas (power) untuk memilih apa yang terbaik bagi diri mereka sendiri. Pemberdayaan komunitas ini juga mendorong terciptanya kesadaran kritis untuk sebuah perubahan.

Paper ini mengambil studi kasus di desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Wilayah desa ini berbatasan langsung dengan kawasan konservasi yaitu Taman Wisata Alam Gunung Pancar. Proses perencanaan pembangunan desa secara partisipatif di desa Karang Tengah di laksanakan pada 29-31 Maret 2005 namun proses pra kondisi dan kajian keadaan desa dilakukan sebelumnya sejak oktober 2004.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s