Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Bukit Rimbang Bukit Baling telah ditetapkan berdasarkan SK.468/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016. Pendekatan pengelolaan KPHK ini digunakan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau mengingat fungsi kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang dan Bukit Baling adalah fungsi konservasi. Dibandingkan dengan dua jenis KPH lainnya (KPH Lindung dan KPH Produksi), pelaksanaan KPHK ini murni menjadi kewenangan pemerintah pusat. Berdasarkan surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.3977/Menhut- VII/KUH/2014, kawasan hutan yang ditetapkan untuk Suaka Margasatwa ini adalah seluas 141.226,25 hektar, meningkat dibanding penetapan awalnya pada tahun 1982 yang seluas 136 ribu hektar.

Dengan pendekatan KPHK yang membagi zonasi ke dalam blok-blok pengelolaan diharapkan dapat menjadi solusi terhadap konflik-konflik yang terjadi di kawasan tersebut. Terdapat 3 (lima) blok pengelolaan yaitu blok perlindungan, blok pemanfaatan dan blok lainnya. Blok lainnya terdiri dari blok rehabilitasi, blok khusus dan blok religi, budaya dan sejarah. Blok lainnya merupakan wilayah yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat yang sudah ada sebelum kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan Suaka Margasatwa [1].

Tulisan ini mengkaji rencana pengelolaan KPHK Bukit Rimbang Bukit Baling dengan mencermati kondisi eksisting dan peraturan eksisting di dalam upaya mengakomodir akses dan kepentingan masyarakat yang sudah ada sebelum kawasan ini ditetapkan sebagai Suaka Margasatwa. Kajian ini memberikan beberapa gagasan terkait dengan pengembangan blok khusus sebagai wilayah negosiasi dengan berbagai pihak di kawasan SM BRBB. Blok khusus diharapkan dapat membuka peluang bagi masyarakat dan pihak lain dalam mewujudkan ekonomi berwawasan lingkungan dan konservasi lingkungan yang berwawasan pembangunan. Blok khusus juga diharapkan dapat menjadi jawaban untuk menangani konflik antara masyarakat dan SM BRBB, dan permasalahan lainnya.

Proses verifikasi terhadap temuan-temuan kajian kebijakan dilakukan dengan melakukan observasi dan in depth interview pada tanggal 3 – 7 April 2017 kepada pemangku kepentingan di tingkat desa seperti Datuk khalifah, Ninik Mamak, Wali (kepala Desa), BBKSDA Riau, Bappeda Kabupaten Kampar. Desa yang dikunjungi adalah desa Tanjung Belit, Desa Kota Lama, Desa Batu Sanggan dan Desa Aur Kuning. Kesemuanya termasuk dalam wilayah kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar.

Akhirnya, keterlibatan para pihak dan komitmen bersama untuk mewujudkan pengelolaan KPHK SM BRBB yang lestari dan berkelanjutan menjadi hal utama yang perlu dicapai. Proses kolaborasi yang dimulai dengan membangun kesepahaman dan komunikasi yang intensif perlu dikembangkan. Skenario dan tahapan proses kolaborasi perlu dirancang bersama dan dijalani bersama agar kemitraan pengelolaan KPHK SM BRBB dapat segera terwujud [2].

Full text available atLaporan KPHK SMBRBB


Catatan Kaki:
[1] Pasal 8, huruf (3) PermenLHK No : P.76/Menlhk-Setjen/2015 menyebutkan blok lainnya ditetapkan apabila telah terdapat kerusakan kawasan, situs budaya/religi/sejarah atau terdapat kegiatan di luar bidang kehutanan sebelum ditetapkannya Suaka Margasatwa.
[2] Pasal 22, PermenLHK No : P.76/Menlhk-Setjen/2015 menyebutkan bahwa dokumen rancangan zona pengelolaan atau blok pengelolaan KSA/KPA dibahas melalui konsultasi publik dengan para pihak.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s