Pengembangan komunitas (Community Development) didefinisikan sebagai upaya membantu kelompok masyarakat agar memiliki suara dan pengaruh dalam isu-isu yang menyangkut kehidupan mereka sehingga apa yang menjadi kepentingan mereka lebih dapat terakomodir (Pitchford dan Henderson, 2008). Batten (1974) beranggapan bahwa pengembangan komunitas mengupayakan dua macam perubahan yang dapat memperbaiki keadaan komunitas: 1) memperbaiki lingkungannya dengan menyediakan jasa-jasa penting di tingkat lokal, regional maupun nasional seperti pembangunan klinik yang menyediakan jasa pelayanan kesehatan dan sekolah-sekolah yang menyediakan jasa pendidikan, dan 2) membuat perubahan dalam diri manusia sehingga kemampuan mereka berkembang untuk memperbaiki keadaan sendiri misalnya dengan peningkatan kapasitas untuk mengorganisir komunitasnya dalam memperjuangkan apa yang menjadi kepentingannya.

Partisipasi memiliki sejarah panjang dalam praktek pengembangan komunitas namun itu dinamis baik dalam hal tujuannya maupun penerapannya (Hickey dan Mohan, 2004; Cornwall, 2006). Misalnya pada tahun 1920an partisipasi dalam pengembangan komunitas diberikan kepada masyarakat lokal di wilayah jajahan guna mempermudah kerajaan Inggris memerintah wilayah tersebut (Lugard, 1922, dalam Cornwall, 2006). Seiring perjalanan waktu, partisipasi mengalami perubahan makna lagi. Oleh sebagian praktisi, pada tahun 1970an partisipasi dalam pengembangan komunitas dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan sosial dengan membebaskan masyarakat miskin dari penindasannya para penguasa ekonomi (Hickey dan Mohan, 2004). Batten pada tahun 1974 merumuskan bahwa tujuan pengembangan komunitas adalah memperbaiki keadaan masyarakat dengan memprioritaskan pada pemberian bantuan kepada mereka yang paling perlu, khususnya orang-orang miskin dan underprivileged. Nampak kental nuansa filantropi pada pengembangan komunitas di era ini. Kemudian pada tahun 1980an, partisipasi dalam pengembangan komunitas sering diartikan sebagai partisipasi masyarakat dalam pembiayaan proyek-proyek pembangunan (Cornwall, 2006).

Dalam sejarahnya, praktek-praktek partisipasi dalam pengembangan komunitas sering mendapat kritikan karena berbagai masalah yang dimunculkan atau karena pencapaiannya yang tidak sesuai dengan yang semula dijanjikan. Praktek-praktek partisipasi pada tahun 1930an dituduh hanyalah selubung dari upaya memperkuat posisi elit-elit lokal dan merugikan orang yang paling miskin dan lemah (Cornwall, 2006) serta hanya menjadi strategi oleh administrasi kolonial Inggris untuk memberi kepuasan sementara bagi masyarakat yang dijajah tanpa memberi kekuasaan penuh (Cooke, 2004). Konsep partisipasi semacam ini lantas “dipinjam” dan dipraktekkan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk mengendalikan suku-suku Indian pada tahun 1940an (Cooke, 2004).  Pada tahun 1990an, ketika isu kesetaraan gender semakin mengemuka, kritikan dialamatkan pada posisi perempuan yang seringkali tetap tertindas dalam kegiatan pengembangan komunitas secara partisipatif (Cornwall, 2006). Pengembangan komunitas secara partisipatif juga kerap dituduh sebagai alat untuk menetralisir kritikan oleh berbagai pihak terhadap berbagai proyek yang dijalankan lembaga-lembaga keuangan global seperti Bank Dunia (Cooke, 2004). Kritikan lain terhadap pengembangan masyarakat secara partisipatif adalah bahwa pihak luar (outsiders) memaknai perannya sebagai fasilitator secara dangkal, sehingga jika program yang diinisiasi oleh outsiders itu gagal maka si outsiders menempatkan faktor penyebab kegagalannya ada di pihak masyarakat lokal karena kurang menjalankan partisipasi mereka, dan bukan kegagalan di pihak fasilitator (Henkel dan Stirrat, 2001, dalam Cornwall, 2006).

Kegagalan maupun penyalahgunaan pengembangan komunitas secara partisipatif menjadi kerap terjadi karena memang partisipasi itu tidak mudah untuk dijalankan (Batten, 1974; Williams, 2004). Ilustrasi sederhanya adalah bahwa memberitahukan sebuah ide atau inovasi kepada kelompok masyarakat akan jauh lebih mudah daripada mengajak kelompok masyarakat tersebut untuk memikirkan, mendiskusikan, memutuskan, dan menindaklanjuti kebutuhan dan kepentingan mereka (Batten, 1974). Dan ada terlalu banyak lembaga outsidersyang menargetkan penyediaan jasa-jasa kepada masyarakat tanpa melihat apakah jasa-jasa itu memang penting atau benar-benar membantu masyarakat (Batten 1974), dan tanpa dibarengi dengan proses mendasar untuk memberdayakan masyrakat agar mereka dapat lebih mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Hickey dan Mohan, 2004).


Part 1 dari Buku “Antara pengembangan komunitas, pemberdayaan dan partisipasi: Sebuah Modul”.   Full text available atKonsep Pengembangan Masyarakat

Thomas Oni Veriasa
Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W)
Institut Pertanian Bogor

Mashuri Waite
University Of Hawa’i System

One thought on “Memahami Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s